Berdiskusi tentang diskriminasi, kita harus siap bersikap terbuka; bahwa apa yang dianggap “baik-baik saja”, ternyata tidak selalu demikian. Kita juga hendaknya bertanya pada diri kita sendiri: apa mungkin kita belum menemukan bilamana sesuatu itu dianggap diskriminatif karena tanpa kita sadari, kita hidup dalam sistem yang memberikan keistimewaan pada diri kita dan karenanya terkadang sulit untuk membayangkan apa yang dialami oleh mereka.

Sederhana-nya, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Entah pembedaan tersebut berdasarkan agama, status sosial, keadaan jasmani, dan sebagainya. Pertanyaannya kemudian: bagaimana melihat diskriminasi di bidang pendidikan dalam bingkai Indonesia?

Mencari jawaban dari pertanyaan di atas setidaknya dapat dimulai dari memahami Pancasila. Intisari dari Pancasila, menurut Kartohadiprodjo, adalah kekeluargaan. Kekeluargaan ini dimaknai sebagai pengakuan terhadap tiap-tiap kepribadian individu dan adanya pengakuan ini tidak berarti meninggalkan yang lain, “melainkan yang terikat dalam satu kesatuan”.

Intisari kekeluargaan dalam konteks pendidikan tercermin pada frasa “setiap warga negara” di Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945: “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Terhadap pasal ini, ketika penyusunan naskah UUD NRI 1945, founding parents Indonesia mengamanatkan hak atas pendidikan / hak belajar adalah hak yang pemenuhannya merupakan kewajiban konstitusional pemerintah. Artinya, pemenuhan terhadap hak ini tidak bisa ditawar. Pendidikan itu inklusif untuk semua. Lebih lanjut, kata “mendapatkan” di Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, jika menelaah Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945 Buku IX: Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan sebagai tidak hanya seseorang dapat duduk di bangku sekolah dan menimba ilmu, melainkan juga dalam proses menggapai bangku tersebut, negara -pemerintah- memberikan perlakuan yang sama kepada tiap-tiap orang tanpa adanya pembedaan.

Lantas, ketika ada ketentuan mengenai ditinggalkannya “yang lain” dalam meraih kesempatan memperoleh pendidikan (misal: syarat bebas HIV/AIDS) dan kemudian diantara kita ada yang memberikan justifikasi itu “demi tujuan yang baik” / sebenarnya “itikadnya baik” atau karena kekhawatiran tertentu yang sebenarnya bisa ditangani, bukankah harusnya kita merasa malu? Bahwa sebagai generasi muda Indonesia, dengan pemikiran seperti itu, kita pelan-pelan meninggalkan Pancasila –falsafah bangsa Indonesia, dan UUD NRI 1945 sebagai rujukan hukum tertinggi.

*gambar diambil dari sini.

Advertisements