Dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 28 juta orang (BPS, 2016), penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan. Angka kemiskinan yang tinggi berpotensi membawa efek domino yang lebih besar seperti berkurangnya produktivitas ekonomi, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat dan juga peningkatan angka kriminalitas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia di tahun 2010 membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berada langsung di bawah wakil presiden, TNP2K bertanggung jawab mengeksekusi program pengentasan kemiskinan seperti peningkatan kapasitas ekonomi, jaminan kesehatan dan juga bantuan sosial. TNP2K juga bertanggung jawab atas basis data terpadu yang berisi informasi sosial ekonomi dan demografi penduduk miskin di Indonesia.

Salah satu instrumen bantuan sosial yang digunakan TNP2K adalah transfer tunai bersyarat bernama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH memberikan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin sekaligus mewajibkan mereka untuk memenuhi persyaratan terkait pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh, resipien PKH yang memiliki anak balita wajib memenuhi kewajiban imunisasi lengkap sebelum menerima bantuan. Saat ini, dana PKH di salurkan secara tunai melalui kantor pos dan juga transfer bank melalui akun bank BRI.

Besaran Bantuan PKH
Skema bantuan PKH (Sumber : TNP2K)

Semenjak tahun 2007 hingga 2014, PKH telah disalurkan ke lebih dari 3 juta kepala keluarga (TNP2K, 2014). Sebuah pencapaian yang perlu diapresiasi namun jika diasumsikan satu keluarga terdiri dari 4 orang, maka jangkauan PKH sementara ini kurang dari setengah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Untuk meningkatkan pencapaian tersebut, perlu dipertimbangkan mekanisme penyaluran dana yang memungkinkan cakupan layanan yang jauh lebih luas.

Layanan finansial seluler (LFS) dapat digunakan sebagai kanal distribusi alternatif PKH. Tiga operator besar Indonesia telah memiliki produk LFS, antara lain: Telkomsel dengan T-Cash, Indosat dengan Dompetku dan XL dengan XL Tunai. LFS hanya membutuhkan nomor handphone sebagai identifikasi sehingga berpotensi mengakomodasi masyarakat lebih luas dibandingkan rekening bank. Sebagai gambaran penetrasi layanan seluler sudah melebihi 100% total jumlah penduduk (Indonesia Investment, 2016) sedangkan perbankan konvensional saat ini hanya menjangkau 36% populasi (EY, 2015). Selain itu, LFS bisa diakses dengan menggunakan sms dan USSD (contoh : *123#) sehingga bisa menjangkau penerima bantuan PKH dengan koneksi 2G dan ponsel sederhana sekalipun.

Ketiga operator penyedia layanan finansial seluler juga menggunakan jaringan minimarket (Indomaret dan Alfamaret) sebagai partner untuk transaksi cash out. Resipien PKH bisa mencairkan bantuan melalui minimart terdekat dengan menunjukkan bukti transaksi di ponsel. Jumlah kantor pos saat ini adalah 24 ribu (BUMN), sementara jumlah ATM BRI mencapai 23 ribu (Kontan, 2016). Dengan jumlah cabang Indomaret sebanyak 13 ribu gerai (Indomaret) dan Alfamaret sebanyak 11 ribu (Swa, 2016), bekerja sama dengan penyedia LFS dapat menambah titik layanan PKH hingga 50% dari jangkauan saat ini.

Jumlah titik layanan PKH
Grafik potensial penambahan titik layanan PKH menggunakan LFS

Tantangan utama dalam implementasi LFS untuk PKH adalah integrasi, baik secara sistem maupun organisasi. Dari sisi sistem, infrastruktur teknologi informasi TNP2K harus di hubungkan dengan tiga operator seluler yang masing-masing memiliki sistem yang berbeda satu sama lain. Dari sisi organisasi, diperlukan pembagian lingkup kerja yang jelas antara TNP2K dan pihak operator sehingga proses operasional menjadi efektif dan akuntabel. Ddiperlukan juga landasan hukum yang baru yang mengakomodasi kerja sama antara instansi publik dan swasta (public private partnership). Sebagai langkah awal, memulai kerja sama dengan Telkomsel bisa menjadi pilihan mengingat jumlah pelanggannya yang terbesar dan statusnya sebagai BUMN.

Skema distribusi bantuan sosial melalui layanan seluler terbukti efektif di beberapa negara berkembang. Salah satu yang paling terkenal adalah DaviPlata dari Kolombia. Dikembangkan oleh bank swasta Banco Davivienda, layanan mobile wallet seluler ini dipakai sebagai kanal utama distribusi bantuan sosial pemerintah. Diluncurkan tahun 2012, DaviPlata mendapat respons positif dan dipakai oleh 500 ribu resipien bantuan sosial. Di tahun 2014, jumlah pengguna DaviPlata berkembang hingga menjadi 2.2 juta pengguna. Dengan nilai transaksi perbulan hingga 43 juta US dollar, Daviplata adalah operasi bantuan sosial berbasis seluler terbesar di dunia (CGAP, 2015).

Berdasarkan laporan World Bank, program transfer tunai bersyarat terbukti mengurangi dampak kemiskinan di beberapa negara berkembang (World Bank, 2009). Inisiatif PKH dari pemerintah sudah berada di arah yang benar dan berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh. Pemanfaatan LFS dapat membuat jangkauan PKH semakin luas sehingga misi besar penanggulangan kemiskinan bisa lebih cepat untuk dicapai.

Versi awal esai ini saya gunakan untuk lomba penulisan awardee LPDP 2017. Ditambahkan beberapa informasi baru karena untuk lomba tersebut dibatasi hanya 500 kata. Selain itu, ide dasar esai ini juga dipakai di proposal Ideas 4 Action walaupun pada akhirnya eksekusinya berbeda. Kudos untuk team Dewantara : Anbar Jayadi, Benhard Martin dan Ghivo Pratama. Tanpa diskusi produktif di grup WA, ide ini tidak akan terpikir dan tertulis. 

Advertisements